REPUBLIKA.CO.ID,BRISBANE--Presiden Joko Widodo pada Senin pekan depan akan melangsungkan rapat dengan para menteri dengan agenda meminta para anggota Kabinet Kerja segera menindaklanjuti hasil pembicaraan dengan sejumlah kepala negara sahabat dalam kunjungan ke luar negeri selama pekan ini.
"Yang jelas pada hari Senin (17/11) Presiden akan menggelar rapat untuk memberi pekerjaan rumah kepada para menteri guna menindaklanjuti hasil perjalanan ini," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di sela-sela mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pelabuhan Brisbane, Australia,Ahad (16/11).
Andi mengatakan, dalam kunjungan ke luar negeri selama sepekan, baik saat menghadiri KTT APEC, KTT Asean dan KTT G-20, Kepala Negara bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat seperti Kanselir Jerman Angela Markel, Presiden Perancis Francois Hollande, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi dan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu.
"Relatif (rencana pertemuan bilateral) dicapai semua. Ada beberapa meeting yang tidak direncanakan di Jakarta, tapi dalam perjalanan bisa dilakukan bisa terjadi, misalnya, di Australia (saat hadiri KTT G-20) bilateral dengan PM Italia dan PM Turki, sementara di Myanmar bertemu dengan PM India dan Sekretaris Jenderal PBB," kata Seskab.
Andi mengatakan, saat bertemu dengan PM Italia, hal yang dibahas terkait dengan ekonomi kreatif khususnya di bidang fesyen, mengingat Milan merupakan salah satu kota pusat fesyen dunia.
Sementara saat bertemu dengan PM Turki, Presiden membicarakan mengenai peluang kerja sama di berbagai bidang antarkedua negara di masa mendatang karena kerja sama yang berlangsung antara Turki dan Indonesia saat ini masih relatif kecil.
Pada Ahad siang, Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninjau Pelabuhan Brisbane dan kemudian menuju Bandara Internasional Brisbane untuk kemudian pada Minggu sore bertolak kembali ke Tanah Air setelah melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok, Myanmar dan Australia selama sepekan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika