REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dari daerah pemilihan Palembang dalam mengisi masa reses, sala satu agenda mendatangi kantor PT PLN wilayah Sumsel. Jambi dan Bengkulu (S2JB).
Anggota DPRD Sumsel, Syaiful Padli mengatakan, dari hasil pertemuan dengan PT PLN, mereka berjanji tidak akan melakukan pemadaman listrik besar-besaran seperti beberapa waktu yang lalu. PT PLN menjanjikan kalau saat ini kondisi listrik di Sumsel sudah normal, kalaupun ada pemadaman itu pemadaman biasa dan tidak pemadaman besar-besaran.
Ia menambahkan, walau sudah bertemu dan mendapat penjelasan namun DPRD tetap akan memanggil pimpinan PT PLN di Sumsel untuk datang dan memberikan penjelasan. “Karena alat kelengkapan dewan seperti komisi belum terbentuk maka dalam waktu dekat DPRD Sumsel belum berencana memanggil kembali manajemen PT PLN,” kata Syaiful Padli, Jumat (14/11).
Sementara itu anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Usman Effendi menjelaskan, PT PLN menyebut pemadaman besar-besaran akhir Oktober lalu akibat kekurangan pasokan listrik. Usman meminta PLN lebih serius dalam merespon aspirasi masyarakat.”Anggota DPRD Sumsel juga mengingatkan agar bagian pelayan PT PLN mengangkat atau menjawab terhadap telepon dari masyarakat yang mengadu, jangan gantung telepon di bagian pengaduan.
Ia pun mengaku pernah 'dikerjai' ketika datang ke bagian pengaduan. Ketika sampai di kantor PLN barulah ketahuan bahwa telponnya digantung.
General Manager Unit Induk Pembangunan III PT PLN Zuaib Zakaria menjelaskan krisis listrik yang mengakibatkan pemadaman besar-besaran sudah berhenti dan tidak ada lagi pemadaman listrik. “Kalaupun masih ada pemdaman itu sifatnya insidentil seperti karena ada pohon yang roboh dan lainnya” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
