REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, masalah di daerah perbatasan mendesak untuk segera diselesaikan. Kemendagri pun menargetkan, dalam satu tahun masalah di 187 kecamatan di wilayah perbatasan bisa dituntaskan.
"Dalam satu tahun ke depan kami terus keliling dengan menhut (menteri kehutanan) untuk mempercepat soal batas dan patok di kawasan perbatasan. Kami juga sudah kirim tim untuk kawasan Kalimantan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan NTT," kata Tjahjo, di Jakarta, Jumat (14/11).
Kemendagri, lanjut Tjahjo, akan menjadi koordinator memimpin pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah perbatasan tersebut. Percepatan pembangunan melibatkan kemenkopolhukam, kemenkeu, kemen PU, kementerian perikanan, kemenkumham, serta TNI.
Sesuai arahan Joko Widodo (Jokowi), menurut Tjahjo, ego sektoral lintas kementerian harus dihilangkan. Semua pemangku kepentingan diminta untuk mempercepat pembangunan. Mulai dari infrastruktur, pertanian, kelautan, dan pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, persoalan anggaran menjadi keterbatasan dalam menyelesaikan masalah di wilayah perbatasan. Karena itu, Jokowi telah menginstruksikan agar provinsi kepulauan memiliki dana alokasi khusus (DAK). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
"Problem perbtasan kita ini kan jalan, air, bendungan, jembatan. Jadi menteri PU difokuskan ke sana, saya yakin satu tahun selesai," ujarnya.
Menurut Tjahjo, kebutuhan di 187 kecamatan akan berbeda. Karena itu, kerja sama lintas sektor kementerian akan sangat menentukan.
Desain besar (grand design) pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2011-2025 akan dijadikan acuan untuk menentukan jenis pembangunan apa yang didahulukan.
"Misalnya di Entikong, Sangir Talaud, NTT, Kepri banyak warga yang jadi dagang bersentuhan dengan negara tetangga. Kami minta diperketat melalui kerja sama dengan kemenkumham," jelasnya.
Lalu, koordinasi dengan kementerian pertanian untuk pengelolaan lahan bagi masyarakat perbatasan yang bercocok tanam. Koordinasi dengan kementerian PU untuk pembangunan jalan, pasar, puskesmas, dan sekolah.
"Kami juga minta dengan panglima TNI untuk memasang patok-patok perbatasan. Kami minta satu tahun sudah selesai," ujar Tjahjo.
Terkait gejolak eksodus masyarakat di wilayah perbatasan, Tjahjo mengatakan, telah membentuk tim dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Misalnya, menyelesaikan kasus dugaan berpindahnya warga di tiga desa di Nunukan, Kalimantan Utara ke Malaysia.
"Saya minta sekretaris BNPP untuk langsung cek ke sana. Tapi sampai laporan terakhir itu, actionnya belum sampai ke sana (pindah kewarganegaraan)," kata Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika