REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Sejumlah daerah di Jawa Timur (Jatim) selalu menjadi langganan bencana di musim penghujan, mulai dari banjir, puitng beliung, hingga longsor. Karena lemahnya kesiapan-siagaan pemerintah dan masyarakat, korban berjatuhan tak terhindarkan.
Namun, menghadapi musim hujan kali ini, Pemprov Jatim menginginkan tidak ada korban jiwa alias 'zero victim'. "Kepala daerah masing-masing kabupaten/kota harus fokus dan bekerjasama dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat, tangani pencegahan bencana untuk menuju Jawa Timur 'zero victim," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf saat membuka acara Gladi Posko Penanggulangan Bencana di Provinsi Jatim Tahun 2014 di Bakorwil Bojonegoro, Kamis (13/11).
Menurut Saifullah, perlu adanya perubahan paradigma masyarakat dari penanganan yang reaktif atau responsif, menjadi penanganan preventif melalui Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Kegiatan preventif tersebut, menUrut dia, bisa dilakukan dengan cara menggalakkan program penanaman seribu pohon, melakukan simulasi bencana di semua lini, dan menambah kesigapan aparat.
"Saat saya berada di Berlin dan terdengar sirene kebakaran, dalam lima menit seluruh aparat kebakaran sudah datang lengkap dengan atributnya," ujar Saifullah.
Ia menjelaskan, isu-isu strategis masalah kebencanaan yang utama adalah terbatasnya dan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara menghadapinya. Selanjutnya, pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan. "Sampai saat ini masih ada empat daerah (di Jatim) yang belum mempunyai BPBD, padahal Gubernur sudah sering mengingatkan," tukasnya.
Selain itu, dia melanjutkan, isu strategis lainnya yakni belum tersedianya perda tentang penanggulan bencana di kabupaten/kota di Jatim. Selain itu, menurut dia, terbatasnya insfrastruktur evakuasi di daerah rawan bencana dan atau Tempat Evakuasi Sementara (TES) juga menjadi tantangan yang harus dituntaskan.
"Disamping semua hal yang saya sampaikan, peran serta dan partisipasi dunia usaha Jatim masih rendah dalam pra, saat dan pasca bencana," kata Saifullah. .
Oleh karena itu, menurut Saifullah, Pemprov Jatim, melalui BPBD, membuat strategi penanganan bencana dengan cara membangun kemitraan antar Stake Holder/ pihak-pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Selain itu juga dengan membangun kesadaran kolektif masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana, serta membangun kerjasama Lintas Sektor dan negara dalam hal penanggulangan bencana.
Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berjumlah 150 orang yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupatena Lamongan dan Kabupaten Gresik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika