REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar Dwia Aries Tina menyatakan, akan memberikan sanksi terhadap mahasiswanya yang melakukan tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi penolakan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Jangankan mahasiswa ya. Warga sipil yang melakukan tindakan anarkis yang ganggu hak-hak orang banyak tentu ada sanksinya," katanya saat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Kamis (13/11).
Ia menegaskan jika para mahasiswa melakukan tindakan anarkis seperti menutup jalan, menahan kendaraan, dan membakar ban, maka aparat keamanan berhak menindak para mahasiswa sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, di Makassar hanya terdapat sejumlah mahasiswa yang bertindak anarkis saat melakukan demo. Ia juga mengatakan pelaku demo yang telah ditangkap oleh aparat bukanlah mahasiswa.
"Kami koordinasi dengan aparat, laporan terakhir yang ditangkap itu non-mahasiswa, para mahasiswa harus aware, jangan sampai mengatasnamakan mahasiswa, kalau mahasiswa tidak seperti itu," katanya.
Terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi, Dwia mengatakan hal tersebut sebagai proses yang akan berdampak pada perbaikan pendidikan dan infrastruktur. Pertemuannya dengan JK ini dilakukan untuk melaporkan kondisi para mahasiswa di Makassar.
"Situasi tidaklah dikesankan orang ketika melihat media. Di Makassar, Alhamdulilah situasi cukup terkendali," katanya.
Sejumlah rektor dari berbagai universitas sore ini menemui JK. Mereka merupakan rektor Universitas Hasanudin, Universitas Negeri Makassar, Universitas 45, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Islam Negeri Alaudin, dan Universitas Muhammadiyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
