REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur, Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya bertajuk Doktrin Jokowi bermakna mendalam terhadap program-program kerja kabinet serta pemerintahan daerah.
"Pidato berjudul Doktrin Jokowi tidak akan bermakna bagi masyarakat Indonesia dan internasional, bahkan dunia, jika pemerintahan Jokowi-JK tidak dapat menerjemahkannya dalam sejumlah kegiatan konkret," ujar guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, Kamis (13/11).
Jadi, lanjutnya, para menteri dan pejabat pemerintahan di pusat dan daerah dituntut untuk menjabarkan Doktrin Jokowi dalam berbagai program. Lantaran ada tiga makna penting di dalamnya.
Yakni, mengumumkan kepada dunia melalui Forum Asia Timur tentang hasrat Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.
"Pengumuman seperti ini mengingatkan kita dengan Deklarasi Perdana Menteri Djuanda pada tahun 1957. Saat itu, Indonesia mengklaim diri sebagai negara kepulauan," papar Hikmahanto.
Melalui doktrin tadi, Indonesia berupaya mentransformasikan diri menjadi negara maritim dengan membuka banyak peluang ekonomi bagi masyarakat Indonesia dan dunia internasional.
"Jadi, Indonesia mengundang negara-negara, khususnya peserta KTT Asia Timur, untuk memanfaatkaan peluang bisnis. Peluang itu terbuka dalam mengeksploitasi sumber daya alam maupun pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Peluang ekonomi ini, papar Hikmahanto, diharapkan dapat menghilangkan sumber konflik antar negara.
Namun, Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia akan bertindak tegas bila kedaulatan dilanggar dan kepentingan nasional dirugikan.
Presiden Jokowi pun menegaskan komitmen Indonesia untuk terlibat aktif dan turut menentukan arah berkembangnya kawasan Pasifik dan Samudera Hindia dalam doktrinnya.
"Partisipasi Indonesia bertujuan untuk ikut serta menjaga perdamaian dan keamanan internasional," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika