REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) nilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)  sebagai kebijakan zalim. Sebanyak 100 massa HTI Jaksel hari ini (13/11) akan meminta pemerintah Jakarta Selatan untuk negosiasi dengan pusat agar tidak menaikan BBM.

Menurut Koordinator lapangan HTI, Rahmadi, kenaikan BBM menyebabkan kenaikan harga sembilan bahan pokok. Sehingga masyarakat tidak mampu akan terzhalimi oleh kebijakan ini. Selain itu BBM naik karena pemerintah memakai sistem kapitalis.

Rahmadi mengatakan, Pertamina dan mitranya hanya memiliki saham sebanyak 16 persen. Sedangkan saham terbesar dimiliki oleh Chevron sebanyak 44 persen. Lainnya kepemilikan saham masih dimiliki oleh Conoco Philip, Medco dan E&P.

HTI juga meminta pemerintah agar menguasai secara total sumber daya alam dan melarang adanya campur tangan orang asing. Juru bicara HTI mengatakan migas dan sumber daya alam harus dikelola sesuai dengan syariat islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

HTI juga mengingatkan pemerintah, menaikan harga BBM ditengah kesulitan hidup bisa mendorong timbulnya gejolak sosial.  Selain di Jakarta selayan HTI juga akan menggelar orasi dengan 5000 masa di istana presiden pada ahad (16/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika