REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di hadapan peserta forum investor AS yang diadakan di Jakarta, Rabu (12/11), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan penolakannya menggunakan sumber dana dari PPP (public private partnership) atau KPS (kerja sama pemerintah swasta). 

Hal ini berbeda dengan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang masih memercayakan PPP sebagai sumber pendanaan proyek monorail di Bandung. 

"Pak Ridwan Kamil, tidak usah pakai PPP. Lama. Saya dua tahun nungguin. Mending kita bareng-bareng ke Pak Jokowi saja," ujar Risma menyinggung Ridwan yang juga hadir dalam acara tersebut. 

Risma melanjutkan, untuk pendanaan proyek pembangunan lebih baik menggunakan sumber APBN. Karenanya, ia berencana mengajukan kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta anggaran dari APBN untuk pembangunan monorail yang juga akan dibangun di Surabaya. 

Menanggapi ajakan Risma, Ridwan Kamil berpendapat sedikit berbeda. Menurutnya, baik PPP atau APBN akan dia nantikan untuk mendanai monorail. "Dua duanya jalan, lah. Mana pun yang paling cepat," jelas Ridwan. 

Proyek monorail Bandung rencananya akan selesai dalam kurun waktu dua tahun. "Kalau segera beres, 2017," jelasnya. 

Ia menyebut, konsep PPP dapat dijadikan sebagai alternatif penyediaan infrastruktur. PPP dapat memunculkan hubungan antara publik dan swasta untuk bekerja sama dalam pembangunan. 

Keuntungan yang dapat diperoleh pada hubungan ini adalah inovasi, kemudahan keuangan, kemampuan teknologi, dan pengaturan efisiensi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika