REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Fajar Sidiq mengatakan pemakzulan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) bukan hanya desakan semata. Terlebih saat ini Ahok sudah tidak sejalan dengan internal Gerindra, di DPRD sendiri Ahok juga dianggap tidak bisa bekerja sama dengan baik.
"Permintaan pemakzulan bukan main-main, ulama yang mendesak juga yang tidak biasa turun. Mereka itu paham UU pilkada dan Perpu. Bukan semata-mata membawa nama umat islam," ujar Fajar kepada Republika, Senin (11/11).
Kemudian, lanjut dia, adanya Undang-Undang kekhususan DKI Jakarta memiliki lebih dari satu juta masyarakat sehingga dapat memiliki tiga Wakil Gubernur. Sehingga Koalisi Merah Putih (KMP) juga berhak mendapatkan dua kursi dan satu kursi lagi tetap dipegang Ahok karena dianggap sejalan dengan KIH.
"Ini sebagai win-win solution agar KIH dan KMP lebih kompak," ucapnya.
Menurut Fajar, Ahok juga harus bersikap bijak dalam menghadapi pendemo. "Hargai siapaun pendemo, hargai mereka sebagai warga Jakarta dan mereka sesepuh warga Jakarta,harus didengar dan disikapi," ucapnya.
Fajar melanjutkan Ahok memang sudah dipastikan maju menjadi Gubernur DKI. Hal tersebut berdasarkan surat dari Mendagri dan Presiden.
Sehingga, lanjut Fajar, setelah kelengkapan alat DPRD terbentuk, Koalisi Merah Putih (KMP) akan segera membentuk pansus.
Ia pun menyarankan agar Ahok lebih bisa merangkul para anggota DPRD. "Kalau lebih akrab kan kami bisa terus mendukung programnya," ucapnya.
Ia pun tidak memungkiri kinerja Ahok yang bagus, "hanya etika dia yang kurang, apalagi dia orang nomor satu di Jakarta, harus beri contoh yang baik," jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD, Prasetyo yang juga merupakan anggota fraksi PDI P mengaku tidak ada pemakzulan terhadap Ahok. Menurutnya Ahok akan segera dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika