REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Tantangan terbesar pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla saat ini merealisasikan penegakan hukum yang adil dengan memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang tepat.
"Sebab itu, setelah menetapkan Jaksa Agung yang baru, Jokowi-JK harus segera menetapkan pengganti Kapolri. IPW berharap Jokowi-JK memilih figur profesional untuk Jaksa Agung dan Kapolri. Khusus untuk Jaksa Agung sebaiknya bukan dari kalangan partai maupun kalangan internal kejaksaan," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, Selasa (11/11).
Menurutnya, keberadaan Kapolri dan Jaksa Agung yang baru akan mengimbangi kinerja Menkumham dan Menkopolhukam yang baru. Harapannya, para pejabat baru itu bisa bersinergi dan saling melengkapi. Serta tidak terjadi ketimpangan satu sama lain dalam membangun sistem hukum di pemerintahan baru Jokowi-JK.
Ia menuturkan sinergi kinerja Jaksa Agung dan Kapolri baru merupakan tolok ukur bagi keberhasilan pembangunan hukum pemerintahan baru. Maka, Jokowi-JK harus benar-benar menjadikan Polri dan Kejaksaan Agung sebagai lokomotif gerakan Revolusi Mental.
"Bagaimana pun Revolusi Mental tidak akan berhasil tanpa penegakan supremasi hukum," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika