REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rencana untuk menghilangkan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai sebagai bentuk kebingungan pemerintah dalam program kerjanya. Sebab, kolom agama bukan menjadi persoalan yang harus dipermasalahkan.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo hanya menambah masalah dengan rencana menghapus kolom agama di kartu identitas penduduk. Sebab, kolom agama selama ini bukan menjadi permasalahan.

"Ini bukti pemerintah kebingungan skala prioritasnya apa," kata Muzani di Jakarta, Senin (10/11).

Menurut Muzani, Mendagri hanya mengusik orang yang sudah tenang dengan status kolom agama mereka. Harusnya Mendagri lebih fokus pada upaya untuk menaikkan tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam pembangunan nasional. Bukan mengurusi sesuatu yang tidak penting.

"Ini hanya menambah beban pemerintah," imbuh ketua fraksi partai Gerindra di DPR ini.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk menghapus kolom agama di KTP. Alasannya adalah untuk mengakomodir aliran kepercayaan yang ada di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika