REPUBLIKA.CO.ID, GAMBIR -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nenawea mengatakan bila tuntutan mereka pada Senin (10/11) tidak digubris oleh Presiden Joko Widodo, para buruh akan lakukan aksi mogok nasional. Para buruh menolak kenaikan BBM, meminta kenaikan upah minimum sebesar 30 persen, meminta pemerintah menurunkan harga sembako.

Para buruh juga meminta pemerintah melindungi buruh dengan BPJS Ketenagakerjaan, selain itu juga para buruh juga ingin tunjangan pensiun dibayarkan. Ia pun sangat menyesalkan terkait keputusan Jokowi yang akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Padahal, kata Andi, saat ini harga minyak dunia sedang turun. "Saya tidak tahu ini Jokowi dipesan sama siapa supaya BBM naik," kata Andi di Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

Andi menambahkan, bila memang Jokowi menaikkan harga BBM, Presiden harus memberikan kompensasi terhadap buruh. Kompensasi tersebut dapat berupa jaminan kesehatan, pendidikan, dan transportasi yang murah untuk buruh. "Kami tidak meminta sampai Rp 5 Juta, kami hanya minta Rp 3 Juta," imbuh dia.

Karena, lanjut Andi, selama ini para buruh dimiskinkan oleh keadaan seperti itu. Bahkan, lanjut Andi, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya untuk seremonial yang digunakan Jokowi. "Setidaknya jelas parameter dan sumber dana, ini kan sumber dana katanya dari csr," ucapnya.

Ia kembali menegaskan bila pemerintah tidak bisa menindaklanjuti tuntutan para buruh. Para buruh akan melakukan aksi mogok nasional tujuh hari dari Senin (10/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika