REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi demo yang dilakukan oleh keluarga pejuang meminta pemerintahan baru yang dipimpin oleh Joko Widodo - Jusuf Kalla agar bisa memperhatikan nasib keluarga pejuang.
"Kami meminta kepada bapak presiden agar memperhatikan nasib keluarga pejuang yang telah dengan ikhlas mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Indonesia," kata seorang Janda Pejuang 45, Soetarti di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, saat ini banyak keluarga pejuang 45 yang kurang sejahtera baik dalam kehidupan ekonominya maupun dalam mendapatkan pendidikan.
Bukan itu saja, banyak dari cucu-cucu para pejuang 45 yang tidak dapat melanjutkan pendidikan (sekolah) karena terhalang oleh biaya pendidikan.
"Kami berharap dengan pemerintahan yang baru ini nasib para keluarga pejuang bisa berubah dan lebih mendapatkan kesejahteraan," ucapnya di sela aksi demo yang dilakukan di Gedung Joang 45 Jakarta Pusat.
Selain itu juga, janda pejuang 45 itu menyampaikan salah satu masalah yang dihadapi bahwa mereka disuruh untuk meninggalkan rumah dan tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal.
"Ada 60 keluarga pejuang yang meminta kebijakan Presiden Jokowi karena rumah dan tanah mereka mau diambil oleh salah satu instansi pemerintah," tuturnya.
Ia mengatakan, rumah dan lahan yang di tempati selama ini di daerah Jalan Cipinang Jaya Jakarta Timur, dianggap milik salah satu instansi pemerintahan.
Bukan itu saja, 60 keluarga veteran pejuang 45 ini diberikan batas waktu selama enam bulan untuk segera mengosongkan rumah dan tanah yang ada di lokasi tersebut.
"Rumah itu merupakan peninggalan dari suami saya, yang diberikan oleh pemerintah atas jasa perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia," ucapnya sambil berurai air mata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
