REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Islah antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR dipastikan akan segera terjadi. Dari lobi politik yang dilakukan antara perwakilan KIH dan KMP, telah menghasilkan kesepakatan final dan akan ditandatangani sepekan ini. 

"Mudah-mudahan satu atau dua hari ke depan (kesepakatan) akan ditandatangani," kata politisi senior PDIP Pramono Anung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11).

Pram mengatakan, konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama, yakni dengan perubahan tata tertib terkait pemilihan pimpinan dalam alat kelengkapan dewan (AKD) dan perubahan UU MD3. 

Kesepakatan tersebut, kata dia, harus selesai sebelum tanggal 5 Desember 2014 sehingga proses penyelesaian tidak berlarut-larut.

Dalam lobi yang dilakukan, lanjut Pram, kedua pihak memahami bahwa pokok atau pangkal persoalan yang terjadi adalah terkait keterwakilan pimpinan di AKD.

 Maka, baik KIH atau KMP, dua-duanya akan mendapat jatah untuk menjadi pimpinan di setiap AKD yang ada. Meskipun, Pram mengaku jumlah pimpinan untuk KMP jauh lebih banyak daripada KIH.

Pram menjelaskan, dalam kesepakatan tersebut tidak ada penambahan komisi. Jumlah komisi tetap seperti semula yakni 11 komisi. 

"Yang ada hanya penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan, wakilnya menjadi empat," ujar mantan wakil ketua DPR ini.

Pram mengatakan, hal ini berarti menjadi kesepakatan antara pimpinan dewan dengan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Sebab, kata dia, kesepakatan ini telah sampai di pucuk pimpinan masing-masing partai sehingga ke bawah pasti akan mengikuti.

Dalam lobi politik yang dilakukan, KIH diwakili oleh Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Sementara dari KMP adalah Hatta Rajasa, Setya Novanto, dan Idrus Marham.

Ikuti Whatsapp Channel Republika