REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) AM Iqbal Parewangi menyatakan jika bantuan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke warga menggunakan pola yang sama sejak lama yakni pola 'sinterklas'.
"Pemerintah harusnya menggunaka pola yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Pola sekarang dengan yang lama sama saja, seperti model 'sinterklas'," jelasnya di Makassar, Ahad (9/11).
Ia menjelaskan, pola 'sinterklas' yang dimaksudkannya adalah pemberian hadiah atau bantuan-bantuan dengan model yang tersentralistik dan tidak diikuti oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Karenanya, Iqbal mengaku jika pengalihan subsidi yang akan dilakukan pemerintah dengan tetap melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya, jelas menunjukkan tidak adanya upaya lain kecuali memberikan harapan semu kepada masyarakat.
"Jelas ini model sinterklas, kalau mau memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya warga miskin itu, harusnya berjamaah. Jangan hanya pemerintah pusat yang melakukan tetapi pemerintah daerah juga," katanya.
Iqbal Parewangi yang menggelar dialog terbuka dengan para tokoh masyarakat dan tokoh organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam itu serangkaian dengan program legislasi nasional (Prolegnas) menyerap banyak aspirasi dari masyarakat.
Salah satu aspirasi dari masyarakat mengenai wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkannya ke program bantuan lainnya.
Wacana kenaikan BBM oleh pemerintahan Jokow Widodo dan Jusuf Kalla ini disebutkan oleh sejumlah masyarakat jika belum tersosialisasikan dengan baik hingga akhirnya memicu kepanikan di tengah masyarakat.
"Pencabutan subsidi BBM itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Harusnya, pemerintah gencar melakukan sosialisasi baru kemudian menaikkannya BBM. Pemerintahan Jokowi-JK yang belum dua bulan ini harusnya terus bersosialisasi mengenai pencabutan subsidi BBM itu," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika