REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Politisi senior PDIP Pramono Anung menegaskan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sudah menuntaskan perbedaan dalam parlemen.

"Masalah ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan rakyat, tapi kalau tidak selesai-selesai juga ya DPR tidak bisa kerja. Alhamdulillah, sekarang sudah final," katanya di Surabaya, Ahad (9/11).

Setelah berbicara dalam Sekolah Wakil Rakyat yang diadakan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menjelaskan KIH-KMP sekarang sudah ada titik temu.

"Hari ini (9/11), saya dari sini (Unair) akan langsung ke Bandung untuk menandatangani kesepakatan dengan Pak Hatta Radjasa. Saya sebagai koordinator KIH, Pak Hatta dari KMP," katanya.

Anggota DPR RI yang juga mantan Sekjen DPP PDIP itu menjelaskan kesepakatan itu antara lain KMP akan mengakomodasi KIH dalam AKD (alat kelengkapan dewan/DPR).

"Alat kelengkapan dewan itu ada 16, tapi kami akan membentuk lebih dari 16 alat kelengkapan dewan. Nantinya, KIH akan diakomodasi, sehingga KIH akan memiliki keterwakilan di parlemen," katanya.

Namun, ia mengaku belum dapat merinci jumlah alat kelengkapan dewan yang disepakati untuk dibentuk itu, karena kesepakatan itu masih belum ditandatangani oleh dirinya bersama Hatta Radjasa.

"Yang jelas, kalau sudah final, maka kami akan membentuk Badan Legislasi, lalu badan itu akan melakukan perubahan tata tertib untuk merevisi jumlah alat kelengkapan dewan," katanya.

Selanjutnya, DPR akan melakukan sidang paripurna. "Kami menargetkan alat kelengkapan dewan akan terisi semuanya sebelum masa reses DPR pada 5 Desember mendatang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika