REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM subsidi sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program kartu sakti untuk menjaga daya beli masyarakat.
Juru bicara PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, partainya saat ini adalah partai pendukung pemerintah. Sehingga, jika harga BBM subsidi naik, pihaknya tetap akan mendukung pemerintah. Termasuk, jika harga BBM tidak jadi dinaikkan, pihaknya tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Apapun yang diambil, naikkan atau tidak, (PDIP) mendukung full," ungkapnya usai acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (8/11). (Baca: Rieke Diah Pitaloka: Tolak Kenaikan BBM!)
Menurutnya, terkait dengan sumber anggaran program kartu sakti yang dipermasalahkan. Hal itu terjadi disebabkan faktor sosialiasi yang kurang. "Kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal," ungkap mantan anggota Komisi III DPR periode 2019-2014 itu.
Eva menyatakan, dasar hukum tiga program kartu sakti yang dipermasalahkan berbagai kalangan sudah terangkum dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Selain itu, anggaran program tersebut berasal dari APBN 2014.
Sebelumnya, beberapa politikus PDIP menentang upaya Presiden Jokowi menaikkan BBM. Di antaranya adalah politikus Effendi Simbolon, Rieke Diah Pitaloka, dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
