Sabtu 08 Nov 2014 06:00 WIB

Ini Sanksi Bagi Kader PDIP tak Dukung Kebijakan BBM Pemerintah

Rep: c60/ Red: Bilal Ramadhan
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM di halaman gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (5/11). (Antara/Irsan Mulyadi)
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) berunjuk rasa menolak rencana kenaikan BBM di halaman gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (5/11). (Antara/Irsan Mulyadi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-– Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokasi Indonesia Perjuangan memerintahkan semua kader partai untuk mendukung langkah Pemerintah. Perintah tersebut sekaligus mawajibkan seluruh kader untuk mendukung kenaikan BBM jika Pemerintah mencabut subsidi BBM jenis bensin dan solar.

Penolakan dari kader partai berlambang banteng akan berakibat pada sanksi yang akan dijatuhkan kepada kader oleh partai. “Ya pasti ada disiplin partai, kalau ada yang membangkang. Ya diperingatkan lah,” ujar Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Eva Sundari kepada Republika, Jumat (7/11) malam.

Ditanya mengenai sikap Rieke Dyah Pitaloka yang sempat berbeda pendapat dengan perintah partai, Eva menyebut sikap itu lahir sebelum keputusan partai dikeluarkan secara resmi. Dia optimistis, semua kader partai akan menaati perintah partai. “Setelah perintah ini keluar, aku nggak yakin akan ada yang membangkang dari perintah DPP PDIP,” ujar dia.

Dia mengatakan, PDIP sebagai partai yang medorong Jokowi sebagai presiden sudah seharusnya mengambil langkah mendukung langkah Pemerintah. “Kita yang dukung pemerintah, masa kok ya oposisi, kan ya lucu,” pungkas dia

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement