REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bukan dari kalangan politikus, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku kesulitan dalam memahami berbagai istilah dan singkatan dalam dunia birokrasi pemerintahan. "Mohon maaf, saya seringkali kesulitan memakai bahasa yang baik untuk mengomentari sesuatu, saya sudah minta tolong carikan pak dirjen kamus birokrat gak ada pak," ujarnya yang kemudian diikuti tawa para awak media, Jumat (7/11).

Seperti beberapa waktu lalu, Menteri Susi juga kesulitan dalam mengucapkan istilah "Menko Polhukam". Saat itu Susi sedang menjelaskan perihal moratorium izin kapal yang dia lakukan. "Nuwun sewu," kata Susi kemudian, mohon maaf.

Dalam pertemuan dengan para pimpinan media ini, Susi menegaskan akan merombak banyak hal untuk mendukung tekadnya dalam mewujudkan kelautan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah pengaturan jenis ikan yang ditangkap, ukuran ikan, musim tangkap, kuota tangkapan, dan zona penangkapan ikan.

"Australia tutup 70 persen coralnya. Untuk pelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Jadi moratorium kita mau buat agar kita bisa membuat satu peraturan kuota nantinya.  Kita bisa adopsi peraturan negara lain untuk perlindungan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan hasil tangkapan. Kalau tidak maka generasi kita ke depan tidak tahu ikan," ujar Susi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika