REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Sekretaris Jendral DPP PDIP, Achmad Basarah mengatakan partainya akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Seluruh kader wajib mendukung sikap partai kepada pemerintah.
"Jika partai telah menentukan sikap semua kader partai wajib memantuhi melaksanakan," kata Basarah saat dihubungi Republika, Kamis (6/11).
Kader yang tidak mengikuti kebijakan partai akan diberi sanksi. Namun Basarah menolak merinci jenis sanksi yang diberlakukan DPP PDIP. Tentang wacana kenaikan harga BBM Basarah mengklaim tidak ada kader yang berbeda pandang. Sebab menurutnya belum ada sikap resmi partai soal kenaikan BBM.
"Sepanjang belum ada keputusan resmi partai maka mengemukakan pendapat sebagai anggota DPR masih dapat dibenarkan," katanya.
Basarah mengatakan partainya masih menunggu argumentasi pemerintah atas rencana tersebut. PDIP tidak ingin menjadi partai stempel pemerintah. PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Asalkan kebijakan itu memberi manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.
"Mencabut subsidi BBM akan kami dukung sepenuhnya jika argumentasinya dapat kami terima dan dilaksanakan melalui prosedur yang benar," katanya.