REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengatakan, sikap resmi PDIP terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) masih menunggu Megawati Soekarnoputri. Sampai saat ini, belum ada keputusan resmi untuk mendukung atau menolak kebijakan kenaikan harga BBM.

"Sampai saat ini kita belum ada perintah dari pimpinan partai atau ketua umum (Megawati) untuk persoalan BBM ini," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/11).

Menurutnya, sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM, pemerintah harus terlebih dulu memperbaiki tata kelola migas di Indonesia. Dan yang paling penting adalah terkait transparansi pengelolaannya. Sampai saat ini, kata dia, transparansi terkait impor maupun ekspor minyak belum dilakukan dengan baik.

Rieke menjelaskan, dalam ekspor minyak, sampai saat ini belum jelas terkait berapa biaya yang didapat dana dikeluarkan. Mulai dari eksplorasi, kilang penyimpanan, pendistribusian, hingga sampai BBM dijual kepada masyarakat.

"Dan seluruh rakyat tau bahwa meski ada kata subsidi tapi rakyat juga tau bahwa itu tidak gratis, rakyat beli," ujarnya.

Rieke mengatakan, keuntungan dari minyak di Indonesia dan keuntungan dari harga jual Pertamina selama ni tidak diungkap ke publik. Dan yang penting, lanjutnya, semua itu harus dibuka ke publik jika memang punya niat untuk mencapai kedaulatan energi.

"Sehingga tidak selalu dibenturkan bahwa subsidi ini seolah-olah menjadi penyebab defisitnya APBN," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika