REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah Jokowi-JK pada akhir tahun ini dinilai kurang tepat. Pernyataan tersebut banyak dilontarkan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat yang kurang menyetujui rencana kenaikan tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat Eko Wijaya menilai, langkah yang ditempuh oleh pemerintah ini memang kurang tepat. Langkah ini juga dapat membawa dampak sosial kepada masyarakat.“Saat ini kondisi ekonomi kurang tepat untuk menaikkan harga BBM,” ujar Eko pada Rabu (4/11).
Eko juga menjelaskan, saat ini laju pertumbuhan ekonomi sedang melambat. Menurutnya, jika harga BBM dinaikan, maka ekonomi nasional akan terpengaruh.
Selain perlambatan laju ekonomi, menurut Eko, kenaikan harga BBM akan menambah inflasi. Menurutnya, inflasi ini akan mengakibatkan harga kebutuhan pokok semakin naik. Apalagi akibat inflasi tersebut mencapai tiga hingga empat persen.
Eko memaparkan, kenaikan BBM memiliki banyak akibat untuk masyarakat. “Seperti kenaikan harga bahan pokok dan tranportasi,” tuturnya.
Menurut Eko, dari kedua hal tersebut saja mampu mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Ini disebabkan biaya yang tinggi. Eko mengharapkan pemerintah untuk melihat keadaan riil yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, saat ini masyarakat sudah cukup berat beban hidupnya.
"Karena harga bahan pokok yang tinggi, apalagi harga LPG 12 kg dan tarif listrik baru-baru ini juga ikut naik,” tambahnya. Untuk itu, Eko meminta pemerintah untuk tidak menambah kesusahan rakyat karena kenaikan BBM tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
