REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan partainya siap mendukung rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsi. Asalkan, kata Hendrawan, pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang keputusan tersebut.

"Kalau argumentasi pemerintah masuk akal kami mendukung," kata Hendrawan saat dihubungi Republika, Rabu (5/11).

PDIP mengajukan tiga syarat apabila pemerintah ingin menaikan harga BBM bersubsidi. Pertama, pemerintah harus lebih dulu mengoptimalisasi efisiensi biaya produksi dan distribusi BBM. Kedua, pemerintah harus membuat program diversifikasi dan konversi energi. Misalnya memperkaya sumber-sumber energi alternatif nonfosil dan konversi minya ke gas.

Ketiga, pemerintah harus memastikan program perlindungan sosial kepada masyarakat yang diakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Misalnya dengan menciptakan program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pembangunan irigasi dan bendungan. Ini agar kenaikan harga BBM tidak mengurangi daya beli masyarakat.

Hendrawan menyarankan pemerintah terbuka soal mekanisme harga produksi dan jual BBM. Misalnya, kata Hendrawan, pemerintah perlu menjelaskan mengapa harga BBM nonsubsidi setara pertamax plus di Malaysia hanya Rp 8000, sedangkan harga pertamax biasa di Indonesia bisa mencapai Rp 9000. Jangan-jangan perbedaan harga itu disebabkan mafia migas.

PDIP berharap pemerintah tidak terburu-buru menaikan harga BBM bersubsidi. Hendrawan mengatakan partainya akan lebih dulu mendengarkan alasan pemerintah sebelum memutuskan menolak atau menerima keputusan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika