REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo meluncurkan tiga jenis kartu jaminan sosial, yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, Panusunan Siregar mengatakan jika pemerintah positif menaikkan BBM sebelum 2015, maka ketiga kartu sakti Jokowi tersebut harus berfungsi maksimal untuk menekan peningkatan angka kemiskinan.
"KIS, KIP, KKS ini bagus dan riil. Hanya saja, implementasinya harus lebih cepat menjalar ke seluruh wilayah di Indonesia. Ini harus dikawal dengan baik karena strategi ini bisa mempersempit kesenjangan kemiskinan," kata Panusunan kepada Republika Onlina di Denpasar, Rabu (5/11).
Panusunan mencontohkan, persentase penduduk miskin di Bali saat ini ada di posisi 4,53 persen dan kondisinya sulit untuk ditekan di bawah itu. Jika BBM dinaikkan, hal utama yang menurutnya perlu dilakukan pemerintah adalah mengendalikan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Ketika harga melambung, daya beli masyarakat melemah. Akibatnya, kebutuhan dasar makan tak terpenuhi dan angka kemiskinan bertambah karena tak ada transaksi jual beli antara produsen dan konsumen," ujar Panusunan.
Subsidi BBM, kata Panusunan, bisa dialihkan ke sektor produktif seperti ketiga kartu Jokowi. Sisanya harus disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur.
Dihubungi media terpisah, Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Gede Suarjana mengatakan target pertumbuhan ekonomi akhir tahun di Bali berkisar 5,8-6,4 persen. BPS memproyeksikan optimisme pertumbuhan ekonomi Bali akhir tahun mencapai 6,4 persen. Hanya saja, itu belum termasuk asumsi kenaikan BBM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika