REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat tentangan dari sejumlah politisi PDIP. Mereka menilai, kebijakan menaikkan harga BBM saat ini tidak sesuai dengan sikap PDIP selama 10 tahun terakhir yang selalu menolak kenaikan harga.

Politisi PDIP Effendi Simbolon mengatakan, solusi terkait persoalan BBM dari PDIP telah dituangkan dalam 'buku putih'. Di buku tersebut, PDIP merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperbaiki pemerintah terkait tata kelola migas yang dinilai masih bobrok. Pemerintah, kata dia, perlu melakukannya terlebih dahulu sebelum menaikkan harga BBM.

"Kami melalui justifikasi yang cukup kuat dan (buku putih) itu berlandaskan kepada kajian, studi yang cukup matang. Tanya ke beliau (Jokowi) dong," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Rabu (5/11).

Dia menjelaskan, dalam buku tersebut disebutkan bahwa proses penanganan pengelolaan energi selama ini tidak digarap dengan serius. Bobroknya tata kelola migas itu telah diungkapkan dalam 'buku putih' sekaligus berbagai macam alternatif dan solusi.

PDIP, lanjutnya, memberi beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan pemerintah. Di antaranya, diversifikasi, konversi energi, pembangunan kilang baru, pemotongan tata niaga baik impor ataupun ekspor, sampai pembubaran petral. Tetapi, kata dia, hal itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah.

"Pembiakan mafia tetap dibiarkan, orang-orang yang melakukan kartel di bidang migas tetap dibiarkan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika