REPUBLIKA.CO.ID INDRAMAYU –  Program pemerintahan Jokowi yang meluncurkan tiga kartu (KIS, KIP dan KKS), tak hanya membingungkan masyarakat. Namun, program itu pun membuat bingung para pemegang kebijakan di daerah karena akan tumpang tindih dengan program serupa yang dibuatnya (daerah,red).

“Harusnya ada singkronisasi terlebih dulu dengan program di daerah, supaya tidak tumpang tindih. Dengan satu kartu pun sudah cukup bila ada kesamaan dalam program pusat dan daerah tersebut,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Indramayu, A Bachtiar, kepada Republika, Rabu (5/11).

Dikatakan Bachtiar, program yang dibuat pemerintahan Jokowi tersebut sebanarnya cukup bagus. Hanya saja, implementasinya di lapangan akan terjadi tumpang tindih. Sehingga, apa yang diharapkan dari program tersebut tidak menemui sasaran.

Dia mencontohkan program yang ada dan sudah berjalan di Kabupaten Indramayu adalah Kartu Pintar, dan Kartu Sehat. Bagi warga pemegang kartu tersebut, maka mereka dibebaskan saat anaknya masuk sekolah atau juga dalam perawatan medis.

Di sisi lain, kata Bachtiar, dengan kondisi anggaran yang terbatas, maka belum seluruh warga yang seharusnya berhak, justru tidak mendapatkan kartu itu. Padahal, pemerintah pusat pun meluncurkan program serupa.

Kondisi itu, kata dia, bila tidak ada koordinasi dari pusat soal pembangian kartunya, maka akan tumpang tindih. ‘Bisa saja orang yang sama akan mendapatkan kartu dari pusat dan daerah,” ujarnya.

Untuk itu, Bachtiar meminta agar pemerintah pusat terlebih dulu berkoordinasi dengan daerah untuk membahas berbagai aspek. Seperti jumlah penduduk yang memang membutuhkan kartu tersebut maupun alokasi anggarannya. Dirinya menyakini, bila program pusat itu singkron dengan daerah, maka tidak perlu banyak kartu yang ada di masyarakat. “Satu kartu juga beres,” katanya. n

Ikuti Whatsapp Channel Republika