REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) masih belum memastikan kapan dan besaran kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sejauh ini, pemerintah hanya menentukan  kenaikan akan dilakukan tahun ini. 

Walau pun Wapres Jusuf Kalla (JK) sempat mengungkapkan penyesuaian harga bakal direalisasikan bulan ini. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, kenaikan BBM sebaiknya dilakukan sekaligus, jangan secara bertahap. Jadi, jika memang pemerintah berencana menaikkan tiga ribu rupiah per liter, maka sebaiknya langsung saja dinaikkan semuanya. 

"Kalau sekaligus, lebih enak. Tidak akan menimbulkan spekulasi berkepanjangan," kata Suryamin. 

Ia menambahkan, jika harga dinaikan secara sekaligus, maka inflasi jadi bisa lebih dikontrol. Terutama terkait inflasi akibat dampak tidak langsung yang diperkirakannya bisa mencapai dua persen. 

"Inflasi dari dampak tidak langsung yang sulit diprediksi. Ini akan menyebar dalam 6-7 bulan. Tidak sekaligus. Setelah itu kemungkinan harga bisa kembali normal," ujarnya. 

Sementara terkait dampak langsung, ia memperkirakan, akan menyumbang inflasi sebesar 1,7 persen. 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memprediksi inflasi akibat kenaikan harga BBM sebesar seribu rupiah per liter akan menyumbang inflasi sebesar 1,2 persen. "Jadi tinggal dikalikan saja dengan berapa kenaikannya," ujar Bambang. 

Kendati begitu, Bambang masih belum mau menyebut berapa besar kenaikan harga BBM. Ia juga enggan menyebut tanggal pasti pengumuman kenaikan. "Tunggu saja," singkat dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika