REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi usai program kartu selesai didistribusikan.
"Ya semestinya begitu," katanya usai menghadiri rapat kordinasi nasional kabinet kerja 2014 di Kementerian Dalam Negeri, Selasa (4/11).
JK pun menyebut Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hampir sama dengan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Indonesia Pintar (KJP). "Tapi lebih baik sedikit," tambahnya.
Sebelumnya, JK menyebut pemerintah akan menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada bulan ini. "Pokoknya bulan inilah," kata JK.
Menurutnya, program KIS dan KIP merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM untuk kesejahteraan masyarakat. "Kenaikan BBM kan mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif, salah satu pengalihannya ke kesejahteraan sosial masyarakat," jelas JK.
Ia menerangkan, anggaran KIS ini berasal dari pengalihan anggaran subsidi BBM, sehingga berdampak pada kenaikan harga BBM.
"Mengalihkan subsidi itu kan efeknya kenaikan harga. Kita mengalihkan subsidi," tambahnya.
Meski pun begitu, ia menolak menyebut program KIP dan KIS merupakan bentuk kompensasi dari kenaikan BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM merupakan bentuk pengalihan subsidi yang biasanya dapat dinikmati oleh warga kelas menengah ke atas kepada warga yang tak mampu.
Jumlah harga kenaikan BBM subsidi ini pun akan disesuaikan dengan harga minyak dunia. "Saat ini kebetulan harga minyak dunia tidak tinggi juga jadi tentu ada perhitungan baru lagi," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika