REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dualisme pimpinan yang terjadi di DPR RI memberikan contoh buruk partai politik untuk masyarakat. Guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof Maswadi Rauf menilai dualisme pimpinan DPR ini membuat semua partai politik dibenci rakyat. Sebab, parpol anggota parpol memerlihatkan perilaku yang tidak santun.
Menurut Maswadi, pemilihan pimpinan DPR tandingan menjadi contoh parpol yang tidak dapat menerima kekalahan dalam permainan politik. Sebab, selain dalam pemilihan umum, demokrasi juga terus berjalan bahkan di DPR sekalipun. Artinya terpilihnya pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) masih termasuk dinamika demokrasi di DPR, dan sah.
"Yang sah ya pimpinan dari KMP, bukan pimpinan dari KIH," kata Maswadi Rauf pada Republika, Senin (3/11).
Menurut Maswadi politisi yang menganggap pimpinan DPR tandingan dari KIH sah hanyalah politisi yang kalap. Untuk itu, KIH harus bisa legowo dengan dinamika politik di DPR. Dalam kondisi kisruh seperti sekarang ini, pimpinan parpol harus membuktikan diri untuk menjunjung bangsa Indonesia. Bukan berselisih untuk kepentingan golongan atau partainya sendiri.
"Sekarang saatnya parpol menunjukkan sikap terhadap jargon NKRI yang selama ini digembar-gemborkan pada masyarakat," imbuh Maswadi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga sudah menghimbau agar DPR dapat bersatu dan segera menyelesaikan kisruh dualisme pimpinan di DPR. Namun, himbauan Presiden ini seperti tidak memberi arti apapun karena masing-masing kubu koalisi di DPR ngotot memertahankan pendapatnya. N