REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--  Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Dekrit rakyat Indonesia menyerahkan sejumlah nama menteri Kabinet Kerja yang  dinilai bermasalah ke Komisi pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antikorupsi itupun  mengapresiasi pelaporan tersebut.

Hal itu mengemuka usai sejumlah tokoh melakukan pertemuan dengan salah satu komisioner KPK, di gedung KPK, Senin (3/11). Romo Benny Susetyo, salah satu pelopor Dekrit Rakyat Indonesia mengaku jika KPK  sudah membidik nama menteri yang diberi tanda merah dan kuning. "KPK tadi tidak mengatakan jumlah, tapi sudah membidiklah orang-orang tertentu yang selama ini jelas-jelas sudah banyak kasus, hanya alat buktinya masih kurang," ujar Romo Benny.

Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) itu juga menyarakan agar nama menteri yang telah diberi tanda merah dan kuning itu harus dipantau terus menerus. Apalagi, KPK nantinya akan memberi indikasi-indikasi tersebut.

Soal  nama-nama yang dilaporkan ke KPK mengemuka dari pernyataan salah satu pelopor Gerakan Dekrit  Rakyat Indonesia,  Karyono Wibowo. Salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno.

Nama Rini ramai diberitakan sejumlah media  merupakan satu dari sejumlah nama bermasalah. Rini disebut pernah diperika dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu kini masih dalam proses penyelidikan di KPK.

Nama-nama yang dilaporkan yakni , Rudiantara, Amran (mentan), Arif Yahya, Sudirman Said, Sofyan Djalil. " Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah. pernah diperiksa KPK, punya masalah hukum," ungkap Karyono.

Selain, Romo dan Karyono, tokoh lain yang hadir dalam pertemuan dengan pihak KPK yakni, Yudi Latif, Chalid Muhammad, Riza Dinamin, Deni Setiawan, Sri Palupi, Siti Maemunah, Yati Andiyani, Jeirry Sumanpow, Arif Susanto, Haris Azhar, Ray Rangkuti, dan Hendrik Siregar. Mereka diterima wakil ketua KPK, Adnan Pandu Praja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika