REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/11). Kedatangan mereka itu untuk mendesak agar KPK melanjutkan kasus menteri-menteri Kabinet Kerja Jokowi - JK yang diberi tanda merah dan kuning.

"Kami mendesak KPK untuk segera melakukan panggilan menteri-menteri bermasalah. Jangan sekadar melemparkan wacana politik," kata Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, saat mendatangi gedung KPK, Senin (3/11).‬

‪Ray menegaskan, gerakan yang diusung kelompoknya tidak meminta KPK mengumumkan nama-nama menteri yang bermasalah. Namun lebih menekankan pada pengusutan kasus yang menyeret sejumlah nama menteri yang bertanda kuning dan merah.

Kata Ray, jika benar ada menteri yang bermasalah di kabinet Jokowi, seharusnya KPK bisa tegas melakukan penindakan dan pengusutan. Sebab dengan tersebarnya opini yang menyebut ada menteri yang bermasalah di Kabinet Kerja maka KPK telah menyandera hak politik sejumlah menteri tanpa kejelasan nasib.‬

Selain Ray Rangkuti dari Lingkar Madani, ‪Gerakan Dekrit Rakyat dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintahan Bersih terdiri atas beberapa tokoh dan LSM ternama di Indonesia. Di antaranya, Romo Beny Soesetyo, Yudi Latif, Chalid Muhammad (Dekrit Rakyat), Haris Ashar (Kontras), Sebastian Salang (FORMAPI), Neta S Pane (IPW), Baiquni (eksponen 98), Sopyan (eksponen 98), Karyono Wibowo (Lingkar Studi Trisakti).

Pekan lalu, Ketua KPK Abraham Samad, sempat berjanji akan membuka menteri yang diberi tanda merah dan kuning tak lebih dari dua hari. Namun, hingga saat ini KPK belum membuka informasi tersebut kepada publik.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika KPK membuka daftar menteri bermasalah maka publik akan percaya bahwa KPK tidak sekedar berbasa basi. Jika tidak, kepercayaan publik kepada KPK bisa hancur.

Soal nama-nama menteri yang diduga bermasalah, Pangi menyebut sejumlah nama. Di antaranya adalah Rini Soemarno, mantan menteri perdagangan era Megawati yang saat ini menjadi menteri BUMN. Ia pernah diperiksa di KPK terkait penyelidikan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Bank Indonesia (BLBI) pada Juni 2013. Selain itu, Menko Perekonomian Sofyan Djalil juga sempat 'tercolek' kasus skandal Century.

Ikuti Whatsapp Channel Republika