REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengakui adanya wacana penambahan jumlah komisi baru di DPR. Wacana ini muncul sebagai respons atas protes kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang gagal meraih kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Nambah jumlah komisi itu suara terakhir dari kawan-kawan untuk bisa pimpin alat kelengkapan dewan," kata Fahri dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/11).
Sesuai informasi dari sekretariat jendral (setjen) DPR, Fahri mengatakan penambahan jumlah komisi masih bisa dimungkinkan. "Kapasitas setjen dan ruang memungkinkan menambah tiga komisi," ujarnya.
Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS itu mengatakan, sejumlah komisi di DPR memiliki mitra kerja yang besar. Komisi I, misalnya, menangani urusan pertahanan, luar negeri, dan informasi. Komisi ini memiliki mitra kerja sekitar 15 lembaga.
Menurutnya mitra kerja di komisi I bisa dikurangi agar fokus pengawasan lebih efektif. "Kalau ada pemisahan informasi bisa dikeluarkan nanti kemitraan bisa fokus," katanya.
Saat ini, Koalisi Merah Putih (KMP) telah menyapu bersih seluruh posisi pimpinan di komisi dan AKD di DPR. Gara-gara hal ini, KIH tidak kebagian jatah dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
