REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengagendakan sidang Kabinet Paripurna guna membahas cara untuk meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara. "Untuk selanjutnya rapat berlangsung tertutup," kata Presiden Joko Widodo, Senin (3/11).
Program peningkatan penerimaan negara di berbagai sektor sebenarnya telah menjadi tujuan sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Bahkan, Susi Pudjiastuti memperkirakan kerugian negara dalam bidang penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia bisa mencapai hingga triliunan rupiah. "Negara jelas-jelas dirugikan lebih dari Rp11 triliun," kata Susi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Jumat (31/10).
Menurut Susi, angka tersebut awalnya diperoleh dari penghitungan jumlah 5.329 kapal besar atau berbobot 30 Gross Ton (GT) lebih yang mengurus perizinan di KKP.
Dari jumlah ribuan kapal tersebut, diketahui bahwa pemerintah mengeluarkan subsidi untuk industri penangkapan ikan diperkirakan mencapai sekitar Rp11,5 triliun per tahun.
Sedangkan pemerintah melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh KKP dari kapal-kapal tersebut hanya sekitar Rp300 miliar.
Dengan demikian, menurut dia, angka pendapatan kepada negara tidak sebanding dengan jumlah yang dikeluarkan pemerintah kepada industri penangkapan ikan.
Untuk itu, ia telah menginstruksikan agar aturan terkait hal tersebut direvisi sehingga negara bisa memperoleh pemasukan dengan jumlah yang jauh lebih besar.
Bila pendapatan negara semakin besar, lanjutnya, maka jumlah itu dapat dipergunakan antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Terkait dengan usaha dalam mengatasi hambatan untuk berinvestasi, Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan bakal mengumpulkan berbagai menteri dalam Kabinet Kerja untuk mengupayakan cara mempermudah perizinan.
"Nanti menteri-menteri yang berhubungan dengan perizinan akan saya kumpulkan," kata Presiden Joko Widodo seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa (28/10).
Menurut Jokowi, sistem perizinan yang ada masih belum terbangun secara integratif. Sementara dirinya menginginkan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan satu atap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika