REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama akan mendukung pemerintah yang sah di mata hukum. Dukungan NU terhadap pemerintah merupakan trdisi yang dilakukan oleh pendiri NU sejak zaman penjajahan.

“Sejak jaman dahulu Nahdlatul Ulama (NU) selalu mendukung pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang dan Konstitusi. NU tidak pernah melakukan gerakan yang membahayakan negara,” ujar Sekretaris Jendral PBNU, Kiai Marsyudi Syuhud kepada Republika, Ahad (2/10) petang.

Masrysudi menyatakan, NU selalu mengambil peran sebagai gerakan yang menyelamatkan negara dalam kondisi yang genting. Dia mencontohkan, dalam gerakan 10 November 1945 terjadi di Surabaya, Ulama dan santri NU di bawah pimpinan KH Hasyim Asyari membela negara hingga ke medan peperangan mengusir penjajah.

Peran NU terhadap pemerintahan menurut Masrsyudi, telah digariskan para Ulama NU terdahulu. Peran tersebut diamini, diteruskan dan terus dipertahankan hingga saai ini. Kendati demikian, dukungan NU kepada pemerintah tidak bersifat uta atau tanpa melihat kinerja pemerintah. Warga NU akan mendukung pemerintah selama menjalankan program sesuai dengan undang-undang.

Dukungan NU terhadap pemerintah sangat bergantung terhadap intergritas dan kinerja pemerintah yang dipimpin Jokowi-JK. Dia mengatakan, selama program pemerintah sejalan dengan Undang-Undang, Pancasila, dan dasar Konstitusi lainnya, NU akan tetap mendukung. Sebab dengan itu, dia optimistis program tersebut akan bermuara kepada kemaslahatan rakyat.

Untuk itu dia mengingatkan, Kokowi agar merelaisasikan sesuai koridor konstitusi. Selain itu, program-program Jokowi-JK juga harus mengimplementasikan janji yang dilontarkan selama musim kampanye. “Pemimpin itu harus menapati janjinya sendiri. Kan banyak janji yang ditawarkan selama kampanye,” ujar Marsyudi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika