REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) memberikan apresiasi khusus kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti atas penolakannya terhadap impor garam.
“Bahkan Bu Susi sudah meminta secara langsung kepada Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk menghentikan impor garam,” kata Ketua Pengurus Pusat LPNU Mustholihin Madjid di sela acara Munas-Konbes NU di Jakarta, Ahad (2/11).
LPNU engingatkan bahwa Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 80.791 kilometer. Ini merupakan garis pantai terpanjang ketiga di dunia dan tentu saja memiliki potensi produksi garam yang sangat tinggi.
“Jika kita kelola secara benar tentu sudah pasti kita akan bisa melakukan swasembada garam bahkan ekspor garam keluar negeri. Namun, fakta yang terjadi di lapangan, pemerintah kita yang dulu menempuh jalan singkat dengan cara melakukan impor garam untuk memenuhi kebutuhan garam
dalam negeri,” kata Mustholihin.
LPNU menyesalkan, keputusan impor garam oleh pemerintah ini justru diambil di saat rakyat telah berhasil menambah volume dan kualitas produksi garam industri maupun garam konsumsi serta telah mampu memenuhi garam konsumsi nasional.
Persoalan swasembada garam dan kesejahteraan petani garam ini menjadi semakin kompleks ketika timbul wacana tentang dimasukkannya garam aneka pangan masuk ke dalam garam industri yang pengadaanya masih 100% impor oleh Kementerian Perindustrian waktu itu.
Siasat untuk memasukkan garam aneka pangan ke dalam klasifikasi garam industri semakin nyata memiliki muatan-muatan kepentingan pragmatis.
“Kepada Pemerintahan Baru, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo ini, khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, LPNU memberikan apresiasi atas langkah-langkah cepat, berbagai terobosan, dan gebrakan,” ujar Mustholihin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika