REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan rencana harga bahan bakar minyak. Karena kenaikan itu bisa menambah beban kebutuhan hidup, khususnya bagi buruh.

Menurutnya, program kompensasi berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang disiapkan pemerintah tak akan banyak membantu. Karenanya, kenaikan harga BBM hanya akan membuat buruh menjadi semakin miskin.

"Kedua program tersebut tidak berpengaruh untuk buruh sehingga posisi buruh yang near poor akan jadi poor. Makanya kami minta upah minimum provinsi (UMP) DKI dan Bodetabek naik 22,9 persen jadi Rp 3 juta," katanya, Sabtu (1/11).

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal November ini sebesar tiga ribu rupiah.

Pemerintah memastikan kenaikan harga BBM akan dilakukan sebelum Januari 2015. Sebagai kompensasi, pemerintah berencana untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mulai awal November ini.

"Bila harga BBM tetap dipaksa naik maka buruh akan minta pemerintah merevisi lagi kenaikan UMP di atas Rp 3 jutaan," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika