REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kebiasaan menggunakan obat antimikroba tidak sesuai dengan indikasi medis, tanpa resep dokter, membuat kuman kebal sehingga pengobatan jadi lebih sulit dilakukan.
Resistensi antimikroba sudah menjadi masalah serius di dunia. Indonesia juga tidak luput dari masalah itu.
Hasil penelitian Antimicrobial Resistance in Indonesia : Prevalence and Prevention (AMRIN Study) yang dilakukan di beberapa rumah sakit di Surabaya tahun 2000-2005 menunjukkan bahwa masalah resistensi antimikroba juga merupakan masalah kesehatan penting di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menyepakati upaya koordinasi di tingkat regional dan global untuk mengendalikan resistensi antimikroba.
Pemerintah juga membentuk Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam penyusunan kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan resistensi antimikroba.
Sebanyak 22 anggota Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Periode 2014-2019 dilantik pada 16 Oktober 2014.
Selain itu Kementerian Kesehatan berusaha mencegah penggunaan obat antimikroba secara tidak rasional lewat Gerakan Penggunaan Antimikroba Bijak.
Upaya pengendalian resistensi antimikroba lainnya dilakukan lewat penerbitan buku panduan pengendalian resistensi antimikroba yang diserahkan ke rumah sakit-rumah sakit.
Bersamaan dengan pencanangan Gerakan Penggunaan Antimikroba Bijak pada 16 Oktober 2014, Kementerian Kesehatan menyerahkan buku pedoman itu kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo Surabaya sebagai perwakilan rumah sakit kelas A; Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai perwakilan rumah sakit kelas B; Rumah Sakit Umum Annisa Tangerang sebagai perwakilan rumah sakit kelas C; dan Rumah Sakit Bhayangkara Sespimma Polri Jakarta sebagai perwakilan rumah sakit kelas D.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
