REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Rencana pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjelang akhir 2014 mulai mendapat penolakan. Di Palembang puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Bersatu menyatakan menolak kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Penolakan tersebut disampaikan dalam unjuk rasa mahasiswa UMP, Jumat (31/10) dengan mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) di Jl Kapten A Rivai, Palembang.
Dalam orasinya para puluhan mahasiswa yang datang dengan menggunakan jaket almater berwarna hijau, menyampaikan dua tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, Aliansi Mahasiswa UMP Bersatu menyatakan menolak wacana kenaikan BBM. Kedua menuntut pemerintah menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 3.
''Kami menuntut menghentikan, stop kontrak dengan perusahaan asing. Kepada anggota DPRD Sumsel sebagai wakil rakyat kami minta untuk menyampaikan tuntan dan aspirasi kami kepada pemerintah pusat,'' kata Januarto Koordinator Aksi (Korak).Menurut mahasiswa UMP tersebut, kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat kecil.
''Mahasiswa dengan tegas menolak kenaikan BBM apa pun alasannya. BBM naik rakyat menderita karena barang-barang pokok kebutuhan rakyat harganya akan naik,'' katanya.
Aksi para mahasiswa tersebut diterima pimpinan sementara DPRD Sumsel Chairul S Matdiah. Menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
''DPRD Sumsel menerima segala aspirasi rakyat dan berusaha melakukan komunikasi dengan pusat,'' ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
