REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung terus mengalami penyempitan. Selama tujuh tahun, lahan tergerus mencapai 1.000 hektare.
Sebelum tahun 2007, luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung mencapai 36 ribu hektare. Saat ini tinggal 35 ribu hektare.
"Alih fungsi lahan yang terjadi sekitar seribu hektare. Dulu sebelum Bandung Barat pisah, kita memiliki 65 ribu hektare. Ketika pisah saat itu masih ada 36 ribu hektare, sekarang sudah terjadi penyempitan sebesar 1.000 hektare,’’ kata Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, Tisna Umaran kepada Republika, Kamis (30/10).
Tisna mengatakan, persoalan alih fungsi lahan tersebut akibat banyaknya pembangunan –pembangunan seperti pabrik dan rumah yang tidak memiliki izin. Pihaknya kesulitan untuk mempertahankan luas lahan pertanian.
"Yang susah itu yang membangun di luar tata ruang dan tanpa izin. Seperti masyarakat yang membangun rumah di sawah, memang harusnya dikontrol melalui IMB. Karena itu kita sulit mengendalikannya,’’ ujarnya.
Dikatakan Tisna, persoalan yang cukup berat adalah mengendalikan alih fungi lahan yang tidak berizin. Karena menurutnya, apabila yang melalui izin pihaknya juga terlibat. Sehingga mereka bisa memetakan wilayah pertanian yang akan beralih fungsi.
Karena, mengubah tata ruang tanpa izin itu memiliki konsekuensi hukum, karena itu harus dinas berhati–hati dalam memberikan izin. "Kan ada tata ruang, yang berani melanggar tata ruang hukuman pidana 5 tahun. Jadi kita dari birokrat mana berani langgar itu,’’ jelasnya.
Namun, Tisna mengatakan, data yang diperoleh berdasarkan estimasi petugas dilapangan berdasarkan penglihatan. Sehingga belum pada pengukuran oleh karenanya ada kemungkinan bias, karena berdasarkan pandangan mata.
Karena alih fungsi itu tidak hanya perumahan dan pabrik,tapi juga ada area sawah yang sudah tidak difungsikan lagi. "Tahun 2015 kita akan melakukan pemetaan yang riil, berdasarkan GPS dan bakosurtanal,’’ ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika