REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai perlu kalkulasi yang tepat sebelum melakukan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) yang akan berlangsung lima tahun mulai 2015.
"Moratorium memang tidak harus cepat-cepat dilakukan karena ketika kita bicara moratorium kemudian belum dilakukan kalkulasi, bisa terjadi kekurangan (jumlah PNS, red) dan contohnya adalah guru yang sekarang kurang banyak," katanya di Semarang, Kamis.
Menurut Ganjar, penerapan teknologi informasi juga diperlukan jika pemerintah mau melakukan moratorium PNS guna efisiensi terkait dengan kondisi "existing" yang ada sekarang.
"Harapan saya bisa diinstal kedalamnya suatu teknologi informasi sehingga daya suatu pekerjaan tidak akan berkurang dan kalau itu bisa dilakukan ya bagus karena lebih efisien," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Seperti diwartakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pemerintah mengkaji jumlah pegawai negeri sipil yang efektif untuk mendukung kinerja instansi pusat serta daerah.
Pengkajian tersebut untuk mengetahui jumlah kebutuhan yang tepat di instansi pusat dan daerah sehingga tidak terjadi ledakan jumlah pegawai.
"Ada hal yang sedang kami kaji sesuai dengan instruksi Wapres Jusuf Kalla yakni dilakukan moratorium PNS selama lima tahun ke depan. Kami sedang mengkaji berapa sebenarnya rasio yang tepat untuk jumlah birokrat (PNS) dibandingkan dengan jumlah penduduk," katanya.
Moratorium, lanjut politikus Partai Hanura itu, merupakan bentuk evaluasi untuk melihat kondisi sesungguhnya mengenai jumlah PNS di Tanah Air.
"Agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini bisa efektif dan efisien sehingga hasilnya produktif," ujarnya.
Dengan mengetahui perbandingan antara aparatur negara dan jumlah penduduk, maka program penerimaan calon PNS akan tepat guna dan sasaran sehingga tidak menyebabkan peledakan jumlah pegawai.
"Kalau dengan 250 juta jumlah penduduk, itu seharusnya berapa jumlah PNS-nya. Mudah-mudahan dalam tempo singkat kami bisa menghitung apakah jumlah PNS saat ini berlebihan atau masih kurang," katanya.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta pemda untuk tidak ekspansif dalam menerima calon PNS.
Permintaan jumlah calon PNS hanya dapat dilakukan jika instansi dan pemda terlebih dahulu melakukan audit organisasi.
Namun, rencana moratorium tidak berlaku bagi proses penerimaan CPNS yang saat ini tahapannya sedang berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
