REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan menyarankan agar petinggi-petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menyelesaikan konflik internal di tubuh Parpol berlambang Ka'bah itu.
Menurutnya bila dibiarkan berlarut-larut, konflik itu akan merugikan PPP sendiri, karena hanya dimanfaatkan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu. Untuk itu hal terpenting yang harus dilakukan, adalah dua kubu di PPP yang saling berseteru bisa segera duduk bersama melakukan islah, dan sama-sama-sama membawa permasalahan ke mahkamah partai.
"Pak SDA (Suryadharma Ali) kan cepat atau lambat pasti akan turun juga. Jangan karena kepentingan Ketua Umum PPP jadi tenggelam, kedua kubu harus mendudukan persoalan ini," jelasnya saat dihubungi Republika, Rabu (29/10).
Ia pun melihat salah satu cara penyelesaian konflik adalah dengan melihat ke mana dukungan dari kader PPP se-Indonesia mengalir. Cara ini bisa digunakan asalkan dua kubu yang tengah berseteru bisa saling legowo. Dengan demikian, kubu yang tidak mendapat dukungan mayoritas bisa mengalah dan tidak memperpanjang persoalan.
Bila tokoh antara kedua kubu seperti Suryadharma, Romy dan Emron Pangkapi, sudah duduk bersama, Djayadi yakin Ketua Majelis Syariah KH Maimun Zubair juga akan mudah menyelesaikan persoalan di PPP.
"Secara UU konflik internal partai harus diselesaikan oleh mahkamah partai. Artinya kedua kubu harus benar-benar menghrtmati apapun yang diputuskan Mbah Mun," katanya.
Bila mengikuti pihak-pihak eksternal yang terus memanas-manasi konflik PPP, Djayadi yakin PPP hanya akan terombang-ambing di tengah dua konstelasi pertarungan politik yang lebih luas yaitu antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.
Seperti diketahui, PPP kubu Suryadharma saat ini masih bersikukuh PPP masih mendukung KMP. Sementara PPP kubu Romy juga mengeklaim PPP hasil Muktamar di Surabaya sebagai PPP yang sah, dan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dari KIH.
Ikuti Whatsapp Channel Republika