REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada pertemuan perdananya dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri langsung menyampaikan program utama yang akan segera dijalankannya. Pemangkasan birokrasi yang selama ini seringkali rumit dan bertele-tele akan menjadi program prioritas politisi PDIP tersebut.
"Di sebuah birokrasi, jadi kalau disposisi dari sekjen disampaikan ke menteri. Menteri ke Eselon I, lalu ke Eselon II sampai ke Eselon III bisa berbulan-bulan nanti itu. Jadi saya ya, cukup dengan Pak Sekjen saja, sekjen bisa cepat kerjakan," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/10).
Untuk menyosialisasikan program prioritasnya tersbeut, Tjahjo langsung meminta Sekjen Kemendagri untuk segera menyiapkan rapat kerja dengan seluruh gubernur dan bupati/walikota dari seluruh Indonesia. Pemangkasan birokrasi tidak hanya diterapkan di pusat, tetapi di seluruh tingkatan pemerintah daerah.
"Bagaimana caranya minggu depan harus ada pertemuan seluruh gubernur, tidak boleh diwakilkan. Bupati, walikota tidak boleh diwakilkan kecuali sakit," ujarnya.
Sekjen diminta berkoordinasi dengan Sekrteriat Negara agar pertemuan tersebut bisa segera direalisasikan. Dengan begitu, kebijakan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dari presiden bisa disosialisasikan dengan seluruh kepala daerah.
Selain itu, kepala daerah menurutnya juga perlu berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karena Presiden Jokowi menggagas beberapa kementerian baru. Yang tentu saja berkaitan dengan pemerintah daerah.
Tjahjo merupakan Mendagri ke 28 yang dilantik Presiden Jokowi hari ini di Istana Presiden. Dia memiliki karir politik yang cukup panjang. Tjahjo pernah terpilih sebagai Anggota DPR sebanyak enam kali periode. Periode 1987-1992 dan 1992-1997, dia menjadi Anggota DPR Utusan dari Partai Golkar. Kemudian sejak 1999 hingga kini, Tjahjo tercatat sebagai Anggota DPR RI yang diusung PDIP.
Sebelum aktif di DPR, dia memulai karir politiknya sejak menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian dia pernah menduduki kursi Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) periode 1990-1993.
Ikuti Whatsapp Channel Republika