Senin 27 Oct 2014 06:05 WIB

Peneliti: Tol Laut Percepat Pertumbuhan Ekonomi Maluku

Sejumlah nelayan menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Pombo, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.
Foto: Jimmy Ayal/Antara
Sejumlah nelayan menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Pombo, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Jaringan Peneliti Ekonomi Indonesia Timur (JAPEIT) berharap Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bisa merealisasikan pembangunan tol laut. Saranan itu dinilai bisa mempercepat laju pertumbuhan perekonomian Provinsi Maluku karena dapat mempersingkat sistem distribusi logistik ke kabupaten.

"Tol laut akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi karena konsepnya berbicara tentang 'networking distribution' untuk sistem logistik ke daerah-daerah yang dihubungkan dengan laut, seperti di kawasan timur Indonesia," kata Ketua JAPEIT Izzac Tonny Matitaputty.

Izzac yang juga Dosen Fakultas Ekonomi (Fekon) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon itu mengatakan, konsep tol laut menjadikan laut bukan lagi sebagai penghalang tetapi sebagai jembatan penghubung antara kabupaten-kabupaten di Maluku dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Dengan demikian, sistem pengiriman barang-barang kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten melalui kapal laut dapat langsung dilakukan tanpa harus menyinggahi Pelabuhan Yos Soedarso di Kota Ambon, yang merupakan dermaga utama di Maluku, seperti yang selama ini terjadi.

Konsep ini juga, dikatakannya, lebih menghemat biaya dan waktu, mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan logistik dan harganya akan jauh lebih murah karena biaya produksi lebih kecil, jika dibandingkan harus dibawa ke Kota Ambon kemudian disalurkan ke kabupaten-kabupaten yang ada.

"Barang dan penumpang dari luar Maluku dapat langsung ke kabupaten, ini seperti membuka pintu masuk ke daerah. Jalur untuk kapal barang harus dipisahkan dengan jalur kapal yang memuat penumpang, waktunya juga harus diperhatikan, pengiriman barang jangan dilakukan saat musim pancaroba," jelasnya.

Ia melanjutkamn, untuk mengembangkan konsep tol laut, Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku harus menyiapkan infrstruktur utama, yaitu dermaga besar sekelas Pelabuhan Yos Soedarso di tiap kabupaten, waktu bagi kapal untuk merapat hanya diperbolehkan selama tiga hingga empat hari, sedangkan masa bongkar muat hanya sehari.

"Standar pelabuhan di seluruh kepulauan harus seperti Pelabuhan Yos Soerdarso, sistem waktu bagi kapal merapat juga harus ditentukan jangan seperti yang selama ini terjadi, enam hari, itu terlalu lama, tentunya memakan biaya," katanya.

Izzac mengatakan agar konsep tol laut berjalan lancar, Pemda Maluku harus serius mengembangkan tiap wilayah menjadi daerah sentra produksi komoditas lokal yang dapat diandalkan untuk dijual ke daerah lainnya di Indonesia, sehingga kapal-kapal yang singgah tidak kembali dalam keadaan kosong.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement