REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) As'ad Said Ali mengaku belum menerima undangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir di Istana Merdeka saat acara perkenalan anggota kabinet, Ahad (26/10) sore.
"Sampai detik ini saya belum ada undangan ke istana dari presiden," kayanya ketika dikonfirmasi melalui ponselnya di Jakarta.
Nama mantan wakil kepala BIN tersebut dikabarkan menjadi salah seorang pembantu presiden selama periode lima tahun ke depan.
Meski membantah membahas soal posisinya, namun ia mengakui namanya beredar dan diwacanakan sebagai Kepala BIN menggantikan posisi Marciano Norman. "Itukan yang beredar, tapi saya tidak mau menanggapinya dulu," ujan As'ad.
Ketika disinggung apakah dirinya akan datang jika diundang Presiden Joko Widodo sore nanti, As'ad menegaskan pasti datang. "Kalau diundang ya datang. Saya juga masih di kediaman" kata As'ad singkat.
Pada Jumat (24/10), As'ad sempat dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka. Saat itu ia mengaku dipanggil untuk membahas sejumlah hal, mulai urusan Kementerian Agama sampai Kementerian Dalam Negeri.
As'ad Said Ali lahir di Kudus, Jawa Tengah,19 Desember 1949. Ia sempat menimba ilmu di Pondok pesantren Al-Munawwir, Krapyak, DI Yogyakarta sembari kuliah di jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
As'ad diketahui memiliki pengalaman panjang di dunia intelijen. Namanya masuk Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), kini BIN, sejak 1982.
Mulai 2001 menjabat sebagai Wakil Kepala BIN selama sembilan tahun pada era Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di ormas, As'ad aktif di Badan Otonom NU seperti IPNU, PMII dan GP Ansor. Ia kemudian diminta oleh para sesepuh NU mendampingi KH. Said Agil Siraj sebagai wakil ketua umum PBNU 2010-2015. As'ad mendapat gelar doktor horonis causa dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengumumkan nama dan struktur kabinet serta lembaga negara setingkat kementerian di Istana Merdeka Jakarta, Ahad (26/10) sekitar pukul 16.00 WIB.