Sabtu 25 Oct 2014 20:09 WIB

Tiga Sasaran Jokowi Ini Dianggap Perlu Kementerian Khusus

  Presiden Joko Widodo bersama para petinggi lembaga negara memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/10). (Republika/Agung Supriyanto)
Presiden Joko Widodo bersama para petinggi lembaga negara memberi keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/10). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pengamat pertanian Universitas Udayana, I Wayan Windia menilai, Presiden Joko widodo (Jokowi) terlihat serius memimpin negara lima tahun ke depan. Terlihat dari keinginannya menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan. 

"Meski pun demikian sasaran itu tampaknya sulit bisa diwujudkan dalam dua hingga tiga tahun mendatang," katanya di Denpasar, Sabtu (25/10).

Ia menilai, dalam mewujudkan tiga sasaran itu sekaligus, perlu didukung adanya kementerian khusus yang menangani masalah pangan. Kementerian itu selain kementerian pertanian yang selama ini yang tugas dan tanggung jawabnya sangat luas.

"Kementerian khusus yang menangani bidang pangan juga mampu menerjemahkan gagasan dan keinginan presiden untuk mengkomunikasikan antarkementerian. Terutama menyangkut masalah anggaran," ujar mantan anggota DPR itu.

Ia menambahkan, mengkomunikasikan hal itu dengan sesama menteri dalam sidang kabinet sangat penting. Misalnya, untuk memperjuangkan anggaran.

Karena dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan membutuhkan dukungan dana yang sangat besar. "Hal itu sangat memungkinkan karena telah didukung dengan adanya UU Pangan," katanya.

Organisasi dunia yang membidangi pangan dan pertanian (FAO) menetapkan standar untuk memajukan sektor pertanian di suatu daerah atau negara minimal harus mengalokasikan dana 20 persen untuk investasi di bidang pertanian.

Masalahnya, Indonesia selama ini baru mengalokasikan tujuh persen dana APBN untuk pembangunan sektor pertanian. Bahkan Bali persentasenya baru 0,5 persen.

Jika Indonesia mengucurkan dana untuk sektor pertanian sesuai standar FAO yang disertai dengan keseriusan serta pengawasan untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran, maka Indonesia lima tahun mendatang bisa menjadi negara raksasa bidang pertanian di kawasan Asia Pasifik.

Hal itu tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, nelayan dan peternak yang selama ini hidup dibawah garis kemiskinan.

Jepang, ktaanya, sebuah negara maju dalam bidang industri, diperkirakan pada 2050 sawah-sawahnya akan habis karena telah beralih fungsi.

"Jika Indonesia mampu sebagai negara raksasa dalam bidang pertanian, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri juga akan dapat mengekspor hasil-hasil pertanian ke mancanegara," ujar Prof Windia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement