REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus mewaspadai tokoh yang pandangan ekonominya cenderung ke arah neoliberalisme. 

Politikus Partai Golkar, M Misbakhun mengatakan, menteri ekonomi kabinet Jokowi sebaiknya bukan orang yang punya pemikiran neolib. Karena bisa mengutamakan kepentingan asing daripada negara sendiri. 

Menteri itu, kata Misbakhun, harus mampu menciptakan kedaulatan pangan dan energi. Juga melakukan amandemen UU Perbankan, UU Migas dan UU Minerba. 

"Itu harus dikembalikan rohnya kepada filosofi ekonomi Pancasila yang ada di dalam pasal 33 UUD 45," ujar dia di Jakarta, Sabtu (25/10).

Menurut Misbakhun, hanya orang yang tidak berpikiran neolib yang bisa melakukannya. Apalagi, pada 2019, kontrak karya Freeport akan habis masa waktunya. Kalau itu tidak diwaspadai pemerintah, maka negara akan mengalami kerugian karena tidak mendapatkan bagian yang pantas.

Ia melanjutkan, kementerian keuangan selama lima tahun belakangan tidak menjalankan fungsinya dengan baik. "Misalnya penerimaan dari sektor perpajakan saja tdak tercapai, surat utang makin banyak, utang makin bertambah," tambah dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika