REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Profesor Siti Zuhro mengatakan membaiknya komunikasi politik dua koalisi sebaiknya tidak membuat Koalisi Merah Putih (KMP) lupa atas janjinya menjadi pengawas pemerintah di parlemen.

"KMP harus memegang janjinya melakukan fungsinya secara baik di parlemen," kata Siti Zuhro melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/3).

Siti Zuhro mengatakan perlu membangun pola relasi eksekutif-legislatif yang efektif dan profesional tanpa harus menonjolkan rasa permusuhan atau saling tidak suka.

"Pola relasi kedua lembaga tinggi negara tersebut adalah formal dan institusional, bukan personal dan informal," kata dia.

Dia mengingatkan mencairnya ketegangan politik dan teduh serta jernihnya iklim politik di Indonesia tetap memerlukan rasionalitas dan kedewasaan serta kematangan politik para elit.

Pada Ahad (26/10), Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengumumkan sekaligus memperkenalkan jajaran menteri kabinetnya.

Jokowi telah menjalin komunikasi dengan beberapa petinggi partai lawan politiknya dalam Pilpres 2014 antara lain Prabowo dan Aburizal Bakrie. Menguat dugaan Jokowi akan menunjuk kader partai dari Koalisi Merah Putih menjadi menterinya, tak terkecuali dari Gerindra.

Terkait hal ini Siti Zuhro berharap membaiknya hubungan para elit antara KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP tidak lantas mengurangi rasionalitas dan profesionalitas lembaga-lembaga tinggi negara eksekutif dan legislatif yang seharusnya melakukan 'checks and balances'.

"Kalau semua partai diajak masuk ke pemerintah berarti mekanisme 'checks and balances' akan tak efektif," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika