Sabtu 25 Oct 2014 12:39 WIB

Relawan Ingatkan Jokowi Soal Rekomendasi KPK

Susana masyarakat menyaksikan pelantikan Jokowi di Monas
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Susana masyarakat menyaksikan pelantikan Jokowi di Monas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam komunitas situs Kawalmenteri.org mendesak Jokowi-Jusuf Kalla (JK) untuk mencoret nama-nama calon menteri yang diberi tanda merah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika mereka berdua memaksakan tetap memasukkan nama tersebut ke dalam kabinet maka Jokowi-JK dianggap tidak mengemban kepercayaan rakyat kepadanya.

“Intinya kami tidak setuju nama-nama yang diberi tanda merah itu. Jika tetap dimasukkan, Jokowi-JK mengindahkan amanat rakyat,” kata Koordinator kawalmenteri.org  Sabastian Prihartono melalui pesan singkatnya kepada Republika, Sabtu (25/10).

Menurut Michael, rekomendasi dari KPK sudah jelas. Yakni, calon menteri yang diberi tanda merah terindikasi korupsi. Ini artinya, jika nama-nama tersebut tetap dipakai, maka akan mengancam terwujudnya good governance seperti yang dijanjikan Jokowi-JK.

Kawalmenteri.org dibentuk oleh relawan Jokowi beberapa bulan lalu untuk menampung masukan dari publik terkait proses seleksi menteri.Para relawan ini sudah beberapa kali bertemu dengan Jokowi untuk memberikan masukan-masukan terkait nama-nama calon menteri tersebut. Karena itu, Michael mengaku kecewa jika nama-nama yang ditandai merah oleh KPK tersebut tetap dimasukkan ke dalam kabinet.

Selanjutnya, situs ini akan terus mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK selma lima tahun mendatang. Setiap tiga bulan sekali, Kawalmenteri.org akan memberi rapor setiap kementerian kepada Jokowi. Michael menyatakan, Jokowi menyambut baik rencana tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Zulkarnain mengatakan, tanda merah diberikan kepada calon menteri Jokowi, sebagai pertanda terindikasi sebuah kasus korupsi. Sedangkan Ketua KPK Abraham Samad menyatakan nama-nama calon yang diberi warna merah dan kuning tidak boleh dipilih menjadi seorang menteri.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement