REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan menolak rencana pembangunan Giant Sea Wall. Walhi mengacam akan menggelar unjuk rasa bersama nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, pada 1 - 2 Oktober mendatang.

"Itu sikap kami, dari hasil advokasi dan investigasi terkait rencana pelaksanaan mega proyek itu," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Puput TD Putra di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan reklamasi di sekitar pesisir untuk kepentingan pembangunan proyek bernama resmi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), akan merusak lingkungan dan menghilangkan jejak sejarah kawasan nelayan di Muara Angke.

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa juga akan membuat ribuan nelayan juga akan kehilangan mata pencahariannya akibat reklamasi pesisir. "Ini permasalahan serius yang harus dipertimbangkan pemerintah," tegasnya.

Puput mengaku jika Walhi memiliki dokumen tentang rencana pembangunan tanggul raksasa yang dikenal Jakarta Giant Sea Wall itu. Proyek itu diperkirakan menelan anggaran Rp500 triliun itu hingga sekarang belum diketahui kapan akan dilaksanakan.

Bahkan nelayan-nelayan di sekitar Muara Angke juga tidak mengetahui rencana pembangunan bendungan raksasa itu. Kemungkinan itu dilakukan pemerintah untuk menghindari polemik akibat penolakan.

"Pihak yang terlibat dalam pembangunan tanggul itu Pemerintah Pusat, Pemerintah DKI Jakarta dan pihak swasta," ujarnya.

Ia menegaskan, Walhi bersama nelayan akan menggelar aksi unjuk rasa di Muara Angke pada 1-2 Oktober menolak rencana pelaksanaan proyek tersebut.

"Kalau ingin membangun bendungan atau apa pun itu, harus mengedepankan pelestarian ekologi dan lingkungan. Jangan hanya melihat dari aspek proyeknya semata," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika