REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penasihat tim transisi KH Hasyim Muzadi menilai penyusunan kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menjadi rumit antara lain karena rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuka ke publik. Meski pun mereka tidak menyebut nama.

"Menurut pengertian saya yang awam, rekomendasi tersebut sangat perlu. Namun berstatus rahasia negara, sangat tertutup dan hanya bisa dibaca oleh presiden dan kepala negara," kata Hasyim.

Andaikan saja, kata Hasyim, rekomendasi KPK disampaikan secara tertutup, maka Jokowi akan secara bijak dapat menyelenggarakan kabinet bersih tanpa goncangan.

"Saya percaya Pak Jokowi berkepribadian antikorupsi. Tapi semua telah terlanjur, kotak pandora telah dibuka tanpa bisa ditutup lagi. Tinggal kembali ke presiden dan kepala negara. Presiden tidak perlu merasa ter-fait accompli dengan rekomendasi yang dipublisir itu," katanya, Kamis (23/10).

Hasyim mengatakan, calon yang berpotensi melakukan korupsi bukan hanya yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK. Yang diberi tanda hijau pun tidak ada jaminan untuk tidak menyeleweng.

"Siapa yang menjamin ke depan tidak korupsi? Yang hijau pun nanti kalau korupsi harus dicopot, dan tidak menjadi aib untuk presiden," kata Hasyim.

Sementara kepada masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu mengimbau agar proporsional dalam menilai keadaan.

"Hari ini ujian pertama untuk Jokowi dan akan terus banyak ujian, dan pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah Presiden sendiri, bukan orang lain," kata Hasyim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika